Bupati Barru-PT PLN Persero UP3 Parepare Teken MoU Penyediaan Layanan Tenaga Listrik

    Bupati Barru-PT PLN Persero UP3 Parepare Teken MoU Penyediaan Layanan Tenaga Listrik

    BARRU - Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si., menandatangani memorandum of understanding (MoU) tentang penyediaan layanan ketenagalistrikan dan penyelenggaraan pajak dan jasa tertentu atas tenaga listrik bersama PT. PLN Persero UP3 Parepare, di ruang rapat pimpinan, lantai 5 menara MPP, kantor Bupati Barru, pada Kamis (1/2/2024).

    Usai penandatangan MoU, Bupati Barru Ir. Suardi Saleh mengatakan bahwa naskah kerja sama daerah yang ditandatangani hari ini tentunya memberi harapan khususnya bagi Pemkab Barru dan secara umum bagi masyarakat Barru, sebagai bentuk upaya bersama mengakselerasi pelaksanaan program kerja pemerintah, khususnya dalam hal pembangunan daerah dan pelayanan publik.

    Bupati menegaskan, setidaknya ada tiga poin penting yang tertuang dalam naskah kerjasama ini diantaranya, penyelenggaraan pelayanan kelistrikan di Mal Pelayanan Publik (MPP). Yang kedua katanya, penyediaan layanan kelistrikan dalam rangka mempercepat penghapusan kemiskiman ekstrem di Barru dan yang ketiga, pemungutan dan penyetoran pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik pemda Barru.

    Diuraikan Bupati, keberadaan MPP diharapkan memberi akses kemudahan  memperoleh pelayanan administrasi dan perizinan. Partisipasi PT. PLN Persero UP3 Parepare dalam aktifitas layanan ketenagalistrikan semakin meningkatkan  kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

    "Nantinya dalam gerai di MPP ini, PLN akan melayani kebutuhan pelanggan mulai layanan penyambungan baru, layanan perubahan daya dan penyambungan sementara",   jelas Bupati.

    Terkait  penandatangan kerjasama ini,   Pemkab Barru melalui Bappelitbangda kerjasama dengan USAID ERAT mendorong kolaborasi dengan non pemerintah dan stakeholder lainnya, salah satunya dengan PLN UP3 Parepare berkomitmen untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui intervensi pengurangan beban dengan memberikan penyediaan layanan sambungan gratis bagi masyarakat miskin.

    Pada kesempatan tersebut, Bupati Barru dua periode itu mengatakan, sebagai upaya meningkatkan PAD berdasarkan  PP No. 4/2023 tentang Pemungutan Pajak Barang  dan Jasa tertentu atas tenaga kelistrikan dilakukan dalam rangka menggali dan menghimpun sumber - sumber PAD.

    Sebagai wujud hal tersebut, Pemda bersama PT PLN dalam kerjasama ini selain bertujuan meningkatkan PAD, juga meningkatkan kelancaran pelunasan rekening listrik Pemda. Terlaksananya pengawasan dan penertiban Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak resmi, dan meningkatkan efesiensi pembayaran  rekening kistrik Pemda melalui meterilisasi PJU serta tervalidasinya kebenaran data dan dokumen penerimaan PBJT atas tenaga listrik melalui sistem Web Service yang dikelola oleh PLN.

    "Ini merupakan wujud dari hadirnya negara yang berkeadilan dalam memberi akses listrik bagi seluruh masyarakat", tandas Bupati.

    Sebelumnya, Kepala PT. PLN Persero UP3 Parepare Roberth Rumsaut menyampaikan, kesepakatan bersama ini merupakan landasan para pihak dalam melaksanakan kerjasama penyediaan layanan kelistrikan di Kab Barru.

    Roberth mengatakan, perjanjian kerjasama ini juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik Pemerintah Daerah Barru

    “Melalui kerjasama ini juga menjamin kelancaran penerimaan pendapatan asli daerah dan menjamin validasi keberadaan, kebenaran data dan dokumen penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik melalui sistem web service, ” ujarnya.

    barru sulsel
    Muh. Ahkam Jayadi

    Muh. Ahkam Jayadi

    Artikel Sebelumnya

    Timeline Pembentukan Pengawas TPS Dalam...

    Artikel Berikutnya

    Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Suardi Saleh, Dokter Ulfah dan Andi Rusman Rustam Mencoblos di TPS 12 Sumpang Binangae
    Kapolres Barru Pantau Sejumlah TPS Pastikan Pemungutan Suara Berjalan Lancar
    Hidayat Kampai: Nepo Baby, Privilege yang Jadi Tumpuan Kebijakan Publik?

    Ikuti Kami